Aceh Masih Bertahan di Posisi Pertama Termiskin di Sumatera

Tingginya Anggaran Pendapatan Provinsi Aceh yang mencapai Rp 17,2 Triliun ternyata tidak berdampak besar bagi penurunan angka kemiskinan di Aceh pasalnya dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Provinsi ini masih menduduki peringkat pertamatermiskin di Sumatera, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 810 ribu orang atau 15,01%. Selisih 2% dari Bengkulu dengan persentase 14,99%.

Meski demikian, penurunan angka kemiskinan di Tanah Rencong termasuk tertinggi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Serambi Mekah pada September 2019 berkurang 9.000 orang dibanding Maret yang mencapai 819 ribu orang atau 15,32%. Dari jumlah itu, angka kemiskinan Aceh turun 0,31%.

Sementara jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 21 ribu orang. Selama periode Maret-September 2019, persentase penduduk miskin di kota dan desa juga mengalami penurunan.

Kepala BPS Aceh Wahyudin, mengatakan, Penurunan angka kemiskinan Aceh secara nasional berada di urutan nomor 7 terbesar di Indonesia. Karena provinsi lain juga sama-sama ingin menggenjot supaya angka kemiskinan terus mengalami penurunan,

“Meskipun ada penurunan angka kemkiskinan, Ya posisi kita tetap masih nomor enam secara nasional dan nomor satu di Sumatera. Masih tertinggi lah di Sumatera,” kata Wahyudin kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor BPS Aceh, Rabu (15/1/2020).

Menurutnya, angka kemiskinan nomor dua di Sumatera yaitu Bengkulu dengan persentase 14,99%.Jadi masih ada sedikit perbedaan dengan Bengkulu di 2019 ini, tambahnya lagi.

Sementara jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Aceh, jelas Wahyudin, Aceh Singkil masih termiskin dengan persentase sekitar 20%. Di peringkat kedua yaitu Gayo Lues dengan jumlah masyarakat miskin sekitar 19%. Namun untuk kantong kemiskinan Aceh Utara masih juaranya dikarenakan penduduk Aceh Utara terbanyak di Propinsi Aceh. jelas Wahyudin.

Komuditas makanan menjadi salah satu pengaruh besar terhadap nilai kemiskinan di perkotaan dan pedesaan kata Kepala BPS Aceh Wahyudin. Di antaranya beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan komoditas bukan makanan yang berpengaruh besar yaitu biaya perumahan, bensin, dan listrik.

Aceh sendiri setiap tahunnya mendapat kucuran dana desa dan dana otonomi khusus (otsus) mencapai triliunan rupiah. Pada 2019, pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk Aceh sebesar Rp 4,95 triliun dan otsus sebesar Rp 8,35 triliun. Lalu, apakah hal tersebut gagal mendorong pengurangan kemiskinan di Aceh?

Menurutnya, dana desa yang dikucurkan pemerintah diberikan untuk 6.509 desa yang ada di seluruh Aceh. Dana desa banyak digunakan untuk pembuatan saluran, jalan dan sebagai. Tetapi yang mengerjakan itu bukan orang desa bersangkutan itu yang kita pantau. (Dengan begitu) tujuan kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui contohnya program padat karya seperti itu tidak tercapai, jelasnya lagi.

“Coba kita bisa mengarahkan harus dari desa bersangkutan yang mengerjakan sehingga ada penambahan pendapatan untuk mereka (masyarakat),” sebutnya.

Wahyudin mengungkapkan, ada tiga mata rantai yang harus diputuskan untuk menekan angka kemiskinan. Ketiganya yaitu masalah pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.

“Kalau pendapatan sudah kita push melalui program tadi di desa, itu bisa mengeluarkan orang ini dari kemiskinan. Kemudian program kesehatan yang dilakukan pemprov seperti JKA,” jelasnya.

Wahyudin menilai, banyak program yang sudah dilakukan Pemprov Aceh termasuk perlindungan sosial. Namun jangkauannya belum merata serta masih ada yang belum tepat sasaran.

Dia berharap semua pihak untuk memperbarui data khususnya mikro kemiskinan. Hal itu supaya nanti program yang dilakukan pemerintah dapat tepat sasaran.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Propinsi Aceh Tahun 2016-2019

Sumber ; susenas 2016-2019                                                                                 Jumlah dalam Ribuan orang